Pengertian nasionalisasi
Nasionalisasi
adalah proses transformasi aset privat kepada aset publik dengan membawa mereka
di bawah kepemilikan publik dari pemerintah nasional. Nasionalisasi biasanya
tertuju kepada aset privat atau aset yang dimiliki oleh tingkatan pemerintah
yang lebih rendah, seperti misalnya pemerintah kabupaten, ditransfer kepada
pemerintah pusat. Kebalikan dari nasionalisasi adalah privatisasi,
munisipalisasi, dan demutualisasi. Industri-industri yang biasanya terkena
target nasionalisasi termasuk transportasi, komunikasi, energi, perbankan dan
sumber daya alam.
Nasionalisasi bisa terjadi dengan atau tanpa kompensasi terhadap pemilik
sebelumnya. Nasionalisasi terpisah dari redistribusi properti dalam bahwa
pemerintah menahan kendali dari properti yang dinasionalisasi. Beberapa
nasionalisasi terjadi saat pemerintah mengambil alih properti yang diambil
secara tidak legal. Contohnya, di tahun 1945 pemerintah Perancis mengambil alih
perusahaan pembuat mobil Renault karena pemiliknya telah melakukan kolaborasi
dengan pemerintah pendudukan Nazi.
Nasionalisasi harus dibedakan dari sosialisasi, yang tertuju kepada proses
merestrukturisasi kerangka kerja ekonomi, struktur organisasi, dan institusi
dari perekonomian dalam basis sosialis. Nasionalisasi tidak selamanya
mengandung arti kepemilikan sosial dan restrukturisasi dari sistem ekonomi.
Nasionalisasi tidak memiliki hubungan apapun dengan sosialisme.
Industri-industri yang dinasionalisasi, berkewajiban untuk beroperasi demi
kepentingan publik, mungkin berada di bawah tekanan politik dan sosial yang
kuat untuk memberi lebih banyak perhatian terhadap eksternalitas. Mereka
mungkin harus melakukan kegiatan operasional yang merugi dimana manfaat sosial
adalah lebih besar daripada biaya sosial, contohnya adalah jasa pengiriman pos
dan transportasi. Pemerintah telah memahami kewajiban sosial ini dan dalam
beberapa kasus menyediakan subsidi untuk operasional usaha nonkomersial
tersebut.
Oleh karena industri-industri yang dinasionalisasi adalah dimiliki oleh negara,
pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menanggung segala utang. Jika mereka
menguntungkan, maka keuntungannya seringkali digunakan untuk membiayai layanan
negara lainnya, seperti misalnya program-program sosial dan riset pemerintah,
yang bisa membantu dalam menurunkan beban pajak.
